Wed. Dec 7th, 2022

Nagabola.net

Informasi Seputar Berita Sepak Bola Terlengkap dan Terupdate Setiap Hari

Biaya Bengkak! Malaysia Batalkan Proyek Kereta Cepat, Jokowi Malah Lanjut Pakai APBN

2 min read

Jakarta – Mega Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak, proyek itu diketahui memiliki sejumlah masalah, mulai dari kendala pembebasan lahan hingga bengkaknya biaya pembangunannya yang terjadi sejak 2020.
Dalam catatan detikcom, total pembengkakan biaya proyek kereta cepat telah mencapai US$ 1,9 miliar atau mencapai Rp 26,9 triliun. Awalnya pembengkakan ditemukan pada November 2020, saat itu pembengkakan biaya proyek tercatat mencapai US$ 2,5 miliar atau totalnya menjadi US$ 8,6 miliar.

Masalah selanjutnya, bahwa BUMN yang menjadi perusahaan patungan membangun proyek itu mengalami masalah keuangan karena terimbas pandemi. Konsorsium kereta cepat sendiri terdiri dari empat BUMN, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PTPN VIII.

Oleh sebab itu karena proyeknya terancam mangkrak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergegas menyelamatkan mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jokowi memutuskan pendanaan proyek tersebut kini akan dibiayai dengan APBN.

“Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal,” bunyi pasal 4 ayat 2 dikutip Senin (11/10/2021).

Disebutkan juga pendanaan bisa dilakukan melalui penerbitan obligasi oleh konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan patungan. Selain itu juga bisa dilakukan pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat 3 tentang pembiayaan dari APBN dilakukan berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara.

Keputusan yang diambil dari Jokowi ini berbeda dengan keputusan yang diambil oleh Malaysia. Negara itu juga menjadi salah satu yang membangun kereta cepat bekerjasama dengan Singapura.

Beda dengan Malaysia
Sejak akhir tahun 2020, Malaysia akhirnya menghentikan proyek kereta cepat atau Proyek High-Speed Rail (HSR) yang telah disepakati sejak 2016 silam. Malaysia sendiri bekerjasama dengan Singapura.

Penghentian itu berakhir tepatnya pada 31 Desember 2020, tepat perjanjian itu berakhir. Hal itu dilakukan karena kedua belah pihak tidak menemukan titik kesepakatan baru. Belum lagi, kondisi ekonomi Malaysia yang tidak memungkinkan di tengah pandemi COVID-19.

“Mengingat dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Malaysia, Pemerintah Malaysia telah mengajukan beberapa perubahan pada Proyek HSR. Kedua Pemerintah telah melakukan beberapa diskusi terkait perubahan tersebut dan belum dapat mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Perjanjian HSR telah berakhir pada 31 Desember 2020,” kata para pemimpin Malaysia-Singapura, dikutp dari Channelnewsasia,

Malaysia nekat untuk membatalkan proyek itu meski harus membayar kompensasi kepada Singapura untuk biaya pembangunan yang telah dikeluarkan. Hingga Maret 2021, Malaysia diketahui telah membayar kompensasi sebanyak 102 juta dolar Singapura.

Sementara, biaya yang telah dikeluarkan Singapura untuk proyek tersebut lebih dari 270 juta dolar Singapura.

Untuk diketahui, transportasi kereta cepat sepanjang 350 kilometer (km) ini rencananya dibangun untuk menghubungkan dua pusat bisnis, yaitu Singapura dan Kuala Lumpur. Kehadiran kereta cepat ini disebut dapat memangkas waktu tempuh dari 4 jam lebih menjadi 90 menit saja.

Sebelum adanya pandemi COVID-19, sebuah studi dari para peneliti di Institut Ekonomi Berkembang Jepang memperkirakan proyek tersebut menciptakan keuntungan ekonomi tahunan sebesar US$ 1,6 miliar untuk Malaysia dan US$ 641 juta untuk Singapura pada 2030 ketika jalur tersebut sudah beroperasi penuh.

Baca juga !