Wed. Dec 7th, 2022

Nagabola.net

Informasi Seputar Berita Sepak Bola Terlengkap dan Terupdate Setiap Hari

Hasto Sebut Pemilu 2009 Masif Kecurangan, PD: Belum Move On dari Kekalahan

3 min read

Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung soal Pemilu 2009 yang dimenangkan oleh Partai Demokrat, masif kecurangan. Elite Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Hasto belum move on dari kekalahan.
“Apalagi Hasto kembali mengalihkan topik dari polemik tentang pengambilan keputusan Presiden Jokowi dan presiden pendahulunya ke persoalan Pemilu 2009. Hasto gagal move on untuk menerima kenyataan Paslon yang diusung partainya kalah telak saat Pilpres dalam satu putaran,” ujar Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10/2021).

“Publik masih ingat kontestasi Pilpres 2009 diikuti 2 incumbent, selain Pak SBY juga ada Pak JK yang berpasangan dengan Pak Wiranto. Jadi tak mungkin menggunakan pendekatan kekuasaan. Hasil-hasil survei dari seluruh lembaga survei juga tak jauh berbeda dengan hasil Pemilu saat itu yang memenangkan SBY-Boediono. Jadi Hasto tak usah buat argumen yang ngawur dan so intelek tapi tak punya justifikasi, hanya ilusi,” tuturnya.

Telebih Kamhar menilai Hasto tidak memiliki integritas untuk membicarakan netralitas KPU dalam pemilu di era SBY. Kamhar menilai Hasto lah yang memiliki rekam jejak yang hitam terkait Harun Masiku.

“Lagi pula Hasto sama sekali tak punya integritas berbicara tentang netralitas KPU. Justru dialah yang memiliki rekam jejak hitam mengintervensi KPU untuk memuluskan buronan Harus Masiku yang kini entah dimana. Jika merasa bersih dan punya tanggung jawab moral, Hasto mestinya fokus saja bagaimana menghadirkan Harus Masiku,” ujarnya.

Dia juga menilai Hasto seharusnya fokus pada agenda partai. Sehingga janji kampanye bisa ditepati.

“Jadi Hasto sebaiknya memperbaiki diri. Sebagai Sekjen partai penguasa, fokus saja dengan agenda partainya sebagai the rulling party agar janji-janji kampanye jilid 1 dan jilid 2 bisa ditunaikan. Hingga kini belum ada janji kampanye baik di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang ditepati dan dilunasi. Hasto harus merubah gaya politik post truth yang terus dilakoninya. Ini kontraproduktif dalam ikhtiar pendewasaan demokrasi dan pendidikan politik bagi rakyat,” imbuhnya.

Kemudian, soal perbandingan kinerja Presiden Joko Wido (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamhar menyebut Hasto insecure. Tak hanya itu, Kamhar juga menyebut Hasto ngawur.

“Tanggapan Hasto semakin menunjukkan dia insecure dan sedang terpapar virus kengawuran. Menawarkan pendekatan berbasis riset dan analisis untuk studi komparasi antara capaian pemerintahan SBY versus pemerintahan Jokowi agar lebih objektif melalui beasiswa yang disiapkannya secara pribadi. Ini senyatanya conflict of interest yang sejak dari niat sudah cacat. Hasto terlalu arogan dengan membuat pernyataan sok intelek yang justru melecehkan kewarasan publik. Ini mempertontonkan kedunguan yang nyata,” tuturnya.

Kamhar juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyatakan banyaknya kecurangan pada pemuliu di era SBY. Menurut Kamhar, hal ini membuktikan Hasto gagal move on karena pasangan yang diusung partainya kalah.
Hasto sebut Pemilu 2009 Kecurangannya Masif
Sebelumnya elite Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hidup di alam mimpi saat era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena membandingkannya dengan kinerja Presiden Jokowi. Menanggapi itu, Hasto menyebut perlu ada kajian akademis agar perbandingan kinerja antara SBY dan Jokowi menjadi objektif.

“Sebenarnya yang paling objektif kalau dilakukan kajian akademis, dengan menggunakan mixed method dari aspek kuantitatifnya bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itu kan bisa dilakukan penelitian yang objektif,” kata Hasto di DPP PDI Perjuangan, Sabtu (23/10/2021).

Hasto menuturkan secara kualitatif terjadi kecurangan secara masif saat Pemilu di era SBY. Dia mengatakan ada manipulasi pada data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009.

“Kemudian aspek kualitatifnya, bagaimana penyelenggaraan pemilu. Pada 2009 itu kan kecurangannya masif, dan ada tokoh-tokoh KPU yang direkrut masuk ke parpol hanya untuk memberikan dukungan elektoral bagi partai penguasa. Ada manipulasi DPT dan sebagainya,” tuturnya.

Hasto kemudian menawarkan beasiswa kepada siapa pun yang bersedia mengkaji kinerja kepemimpinan SBY dengan Jokowi. Kajian, kata Hasto, dibuat agar perbandingan kinerja itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

“Saya pribadi menawarkan beasiswa bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dan Presiden SBY. Sehingga tidak menjadi rumor politik, tidak jadi isu politik, tapi berdasarkan kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan aspek objektivitasnya,” ujarnya.

Baca juga !