Tue. Dec 6th, 2022

Nagabola.net

Informasi Seputar Berita Sepak Bola Terlengkap dan Terupdate Setiap Hari

Konstruksi Kereta Cepat Mencapai 79,9 Persen, Kemenhub Finalkan Aturan

2 min read

Jakarta – Kementerian Perhubungan atau Kemenhub tengah menyiapkan regulasi pengoperasian kereta api berkecepatan tinggi atau kereta cepat menjelang rencana uji coba sepur kilat Jakarta-Bandung. Konstruksi kereta cepat yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) kini telah mencapai 79,9 persen dan akan memasuki tahap uji coba trial run pada November 2022.

“Kemenhub menyiapkan regulasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kereta Api Berkecepatan Tinggi yang meliputi bidang keselamatan, sarana, prasarana, operasi kereta, dan sumber daya manusia (SDM) perkeretaapian,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri dalam rapat bersama Komisi V DPR, Senin, 7 Februari 2022.

Zulfikri menjelaskan, kementeriannya telah menerbitkan sejumlah dokumen perizinan yang dibutuhkan selama proses pembuatan aturan. Pada 24-25 Januari lalu, Kementerian juga sudah melakukan praharmonisasi regulasi.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan akan menjajaki tahap harmonisasi regulasi bersama Kementerian Hukum dan HAM pada esok, 8 Februari. Kementerian berharap aturan teknis tentang kereta cepat dapat segera diundangkan.

Kereta cepat akan beroperasi secara komersial pada 2023 dengan panjang lintasan 142,3 kilometer. Secara rinci, konstruksi penyelesaian kereta cepat untuk pengerjaan jembatan menyentuh 89,3 persen; subgrade 78,41 persen; dan tunnel 98,07 persen. Sedangkan pemenuhan rolling stock atau kereta mencapai 85 persen.

Kereta yang ditargetkan mengangkut 31.125 orang per hari tersebut bakal melewati empat stasiun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegaluar. KCIC sebagai konsorsium pelaksana proyek memiliki masa konsesi 50 tahun.

“Dalam perjanjian konsesi, diatur (pemegang konsesi menjadi) penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, fasilitas penunjang kereta api, pembangunan pengoperasian prasarana, dan pengusahaan (kereta),” kata Zulfikri.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengklaim proyek kereta cepat telah menyumbang Rp 5,34 triliun bagi negara melalui pembayaran pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Setoran kewajiban pajak telah mencapai Rp 3,73 triliun dan pembayaran pergantian biaya PBB Rumija Rp 16,9 miliar,” kata Dwiyana.

Sementara itu, kontrubusi terhadap kas negara melalui setoran PNBP berupa pembayaran sewa barang milik negara (BMN) lahan Halim sebesar Rp 1,16 trilun. Kemudian, pembayaran sewa BMN untuk lahan Rumija tol trase kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 436,8 miliar.

Baca juga !