Sat. Dec 10th, 2022

Nagabola.net

Informasi Seputar Berita Sepak Bola Terlengkap dan Terupdate Setiap Hari

Pakar Pertanyakan Efektivitas Perjanjian FIR dengan Singapura

2 min read

Belum lama diteken, perjanjian kerja sama pertahanan, keamanan, dan pengelolaan ruang udara Indonesia dan Singapura menuai kritik. Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meragukan bahwa flight information region (FIR) di sekitar Kepulauan Riau dan Batam-Bintan berada sepenuhnya dalam kendali Indonesia.

Dia menjelaskan, mengambil kendali FIR di atas Kepulauan Riau dari Singapura merupakan salah satu janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kampanye presiden periode kedua. Karena itu, pemerintahan Jokowi sangat agresif mengupayakannya. Namun, Hikmahanto meyakini Singapura tidak akan menyerahkan kendali tersebut dengan mudah.

Menurut Hikmahanto, kuat dugaan perjanjian itu dikaitkan dengan perjanjian pertahanan. ”Singapura berstrategi bila perjanjian pertahanan bisa berlaku efektif, maka Singapura bersedia untuk menyerahkan kendali atas FIR Kepulauan Riau ke Indonesia,” imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut dia, Singapura telah berhitung secara cermat. ”Bahwa perjanjian pertahanan akan ditentang oleh publik, bahkan oleh DPR,” katanya. Jika itu terjadi, Hikmahanto mengatakan, Singapura nanti tetap memegang kendali FIR di atas Kepulauan Riau. ”Artinya, perjanjian pengendalian FIR ke Indonesia tidak akan pernah efektif,” ujarnya.

Menanggapi kritik itu, Jubir Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa pendelegasian pengelolaan 1/3 ruang FIR pada area-area tertentu, terutama di ruang udara sekitar Changi Airport, murni karena alasan keselamatan lalu lintas udara. Bukan karena Indonesia tidak siap.

”Kerja sama ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan Indonesia. Indonesia sangat siap dan mampu menyelenggarakan jasa pelayanan penerbangan di wilayah FIR yang batasnya telah disepakati,” papar Jodi.

Indonesia mendelegasikan pelayanan jasa penerbangan kepada Singapura untuk menjaga keselamatan dan efektivitas pelayanan penerbangan yang masuk dan keluar dari Changi Airport dan melalui FIR Indonesia.

Sementara itu, perjanjian ekstradisi yang baru saja diteken pemerintah Indonesia dan Singapura menuai banyak respons positif. Yang ditunggu saat ini adalah tindak lanjut dari penegak hukum dalam menuntaskan perkara yang melewati lintas batas negara tersebut.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, dengan perjanjian itu, penegak hukum di Indonesia bisa lebih mudah untuk menangkap buron yang kabur. Dia berharap, perjanjian yang sudah ditandatangani dan disampaikan kepada publik tersebut tidak hanya menjadi angin lalu atau sebatas hitam di atas putih. ”Saya minta ada proyek percontohan untuk tahun ini,” ujarnya kemarin (26/1).

Percontohan itu bisa dilakukan dengan memulangkan buron dari Singapura. Siapa pun buronnya, kata dia, penegak hukum di Indonesia harus berani. Dengan begitu, bisa membuktikan bahwa perjanjian yang sudah ditandatangani tersebut bukan seremonial belaka.

Boyamin menambahkan, perjanjian ekstradisi tersebut sangat penting. ”Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi, khususnya korupsi dan pencucian uang,” terang dia.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, perjanjian tersebut akan mengoptimalkan penegakan hukum, khususnya pemberantasan kejahatan lintas negara atau transnasional.

Ketua Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban menuturkan, adanya perjanjian ekstradisi antara RI dan Singapura memudahkan pengejaran para obligor BLBI. Meskipun ada yang sudah berganti kewarganegaraan. ’’Beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan, dengan perjanjian ekstradisi tersebut, kita bisa selesaikan karena beberapa obligor ini ada yang menetap di Singapura,’’ ujarnya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR kemarin.

Baca juga !