Wed. Nov 30th, 2022

Nagabola.net

Informasi Seputar Berita Sepak Bola Terlengkap dan Terupdate Setiap Hari

Persetujuan ke Permen Dinilai Jadikan Jokowi Penanggungjawab Semua Kebijakan

2 min read

Jakarta –

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Aturan itu dinilai membuat Jokowi menjadi penanggungjawab semua kebijakan.

“Prinsip penyelenggaraan pemerintah ada di presiden. Kalau ketentuan pasal 4 UUD 1945,” kata Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto, kepada wartawan, Rabu (25/8/2021) malam.

Berikut pasal 4 UUD 1945 yang dimaksud Agus:

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Menurut Agus, Jokowi memiliki masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh menteri-menterinya. Pembantu presiden dinilai beberapa kali mengeluarkan aturan yang tidak sejalan dengan arahan Jokowi.

“Memang dalam realita empiris dilihat. Peraturan perundang-undangan terbanyak, hingga tidak sinkron satu dengan lain, itu paling banyak peraturan menteri. Itu paling tinggi jumlahnya, penyebab obesitas dan inkonsistensi antarsatu menteri dengan menteri lain,” katanya.

“Supaya presiden tahu perundang-undangan, karena yang bertanggungjawab di pemerintahan itu kan presiden,” sambungnya.

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai Perpres itu menjadi peringatan kepada para menteri Jokowi agar tidak salah membuat aturan. Dia mengatakan Jokowi ingin menegaskan kalau dirinya merupakan orang terakhir yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu aturan dalam melaksanakan kebijakan.

“Presiden ingin tekankan kepada menterinya, jangan main-main, ‘Saya yang teken akhirnya, saya yang tanda tangani Perpresnya, saya tanda tangani UU’. Tanggung jawab ada di presiden di bagian akhir,” katanya.

Dia mengatakan hal ini juga membuat Jokowi lebih mudah menilai kinerja menteri. Menurutnya, Jokowi bakal punya alasan kuat untuk mengganti menteri jika sering membuat aturan yang tak sesuai dengan arahannya.

Dia menilai sebenarnya Jokowi tak harus mengetahui semua aturan perundang-undangan. Menurutnya, Jokowi memutuskan untuk tahu semua aturan gara-gara bawahannya sering salah menerjemahkan perintahnya.”Jadi kalau ada something wrong, presiden bisa tunjuk, ‘menteri ini salah’. Ada argumen dan legistimasi untuk memecat menteri kalau salah,” ucapnya.

“Itu problem banyak, seorang presiden tidak perlu sampai detail. Pak Jokowi tidak perlu tahu semua aturan. Yang perlu itu bawahannya menerjemahkan arahan beliau. Kemudian, sebuah kebijakan ketika diputuskan, itu bertabrakan tidak dengan aturan lain,” ujarnya.

Baca juga !